Kubu Prabowo Nilai Soal Deklarasi 31 Kepala Daerah Dukung Jokowi Merugikan Salah Satu Paslon

Kubu Prabowo Nilai Soal Deklarasi 31 Kepala Daerah Dukung Jokowi Merugikan Salah Satu Paslon

Kubu Prabowo Nilai Soal Deklarasi 31 Kepala Daerah Dukung Jokowi Merugikan Salah Satu Paslon – Team advokasi Pemenangan pasangan Calon presiden Calon wakil presiden Prabowo Subianto- Sandiaga Uno keberatan atas putusan Bawaslu Jateng, yang tdk mengimplementasikan klausal 547 UU Pemilu sehubungan deklarasi 31 Kepala Daerah bersama-sama wakilnya beri dukungan pasangan Joko Widodo ( Jokowi)- Ma’ruf Amin yang diinisiasi Gubernur Ganjar Pranowo di Solo.

“Benar-benar disayangkan tdk dipakai klausal UU Pemilu. Jelas melanggar kok, tetapi klausal ini belum pernah difungsikan untuk kepala daerah. Coba bila didalami klausal 547 UU Pemilu tentu mengenai, tdk perduli STTP, layanan negara maupun lantaran bunyinya. Meskipun sebenarnya dalam klausal 122 UU no 5 tahun 2015 mengenai ASN petinggi negara itu termasuk juga kepala daerah tingkat kabupaten/kota dikelompokkan petinggi negara,” kata team Advokasi Pemenangan Prabowo-Sandi Jateng, Listyani waktu di Bawaslu, Senin (25/2).

Mari Bergabung di Maxbet212.com Yang Merupakan Agen Judi Online Terpercaya Dengan Bonus Deposit 10%, Bonus Cashback 5%, Bonus Kemenangan 2,5% Tiap Minggunya, Bonus Referensi Rp 250.000. Silahkan Langsung Hubungi CS Kami Yang Siap Melayani Anda 24 Jam Nonstop

Dalam klausal menyebutkan tiap-tiap petinggi negara yang dengan berencana membuat ketentuan atau bertindak yang menguntungkan atau merugikan satu diantaranya peserta Pemilu dalam saat kampanye, dipidana penjara sangat lama 3 tahun serta denda Rp 36 juta.

“Analisis pleno Bawaslu tdk temukan unsur pidana Pemilu. Itu yang membuat kami bertanya-tanya, harusnya mesti berani punya sikap, aplikasikan UU Pemilu sebaik-baiknya,” tuturnya.

Judi Domino Terpercaya

Kalau hasil pleno Bawaslu Jateng tdk temukan unsur pidana, selayaknya dilaksanakan uji materi bersama-sama untuk memperoleh kebenaran yang sebenar-benarnya.

“Tetapi Bawaslu katakan telah kerjakan pendalaman pleno lewat saksi-saksi. Kami dapat apakah bila mereka katakan demikian, tetapi kami masih kerjakan upaya-upaya yang berbeda,” ujarnya.

Pihaknya dapat mengawal perkara ini ke Bawaslu RI serta Kemendagri. “Kami kerjakan beberapa usaha ke Bawaslu RI, serta Kemendagri,” jelasnya.

Kepala Divisi Humas serta Jalinan Antar Instansi Bawaslu Jateng, Rofiuddin mengakui apabila tekanan dari team Prabowo-Sandi adalah perihal yang boleh-boleh saja.

“Bila ada pihak pelapor yang ada perkiraan pelanggaran pidana, itu resmi sah saja. Tetapi kami telah kaji terperinci bukti serta data. Kami tdk temukan perkiraan pelanggaran Pemilu,” kata Rofiuddin.

Waktu terima kehadiran team Prabowo-Sandi, pihaknya sudah mengemukakan status proses perlakuan laporan. Diakui dia sudah kerjakan sesuai sama mekanisme serta kewenangan Bawaslu.

“Kami terima STTP. Point kami, kami telah menyerahkan hasil analisis ke Kemendagri. Silahkan (Kemendagri) kerjakan analisis berdasar hasil analisis kami,” ujarnya.

Analisis yang dilanjutkan pada Kemendagri, merujuk pada Undang-undang nomer 7 tahun 2017 klausal 455 ayat 1 huruf c mengenai Pemilu.

Dalam klausal itu, sengketa Pemilu masih diolah oleh Bawaslu akan tetapi apabila dapat di buktikan mematuhi karena itu dilanjutkan ke lembaga berkuasa.

Jadi Tunggu Apalagi? Silahkan Langsung Daftarkan Diri Anda Bersama Kami Agen Judi Online Yang Terpercaya Sejak 2008. Silahkan Isi Data Pribadi Anda Pada Form Dibawah Ini Atau Bisa Langsung Hubungi CS Kami

Powered byEMF Free Form Builder